Muaro Jambi Serasah id – Dunia pendidikan di Kabupaten Muaro Jambi diguncang aksi pengunduran diri massal. Sebanyak 13 kepala sekolah tingkat Taman Kanak-kanak (TK) dan Sekolah Dasar (SD) memutuskan mundur dari jabatannya, hanya dua hari setelah resmi dilantik pada Senin (18/5/2026).
Fenomena langka ini memicu sorotan tajam dari publik dan dinilai sebagai cerminan lemahnya tata kelola birokrasi serta manajemen penempatan pejabat di daerah tersebut.
Wakil Ketua I DPRD Provinsi Jambi, Ivan Wirata, angkat bicara mengenai kondisi ini. Ia menegaskan bahwa gelombang pengunduran diri massal tersebut merupakan “alarm keras” bagi pemerintah daerah untuk segera mengevaluasi total mekanisme penempatan kepala sekolah.
”Kalau sampai ada 13 kepala sekolah mundur hampir bersamaan hanya dalam hitungan hari, ini bukan lagi kebetulan. Ini menandakan adanya maladministrasi dan lemahnya pemetaan kebutuhan di lapangan,” ujar Ivan kepada media, Rabu (20/5/2026)
Ivan menyoroti kegagalan proses asesmen dan pemetaan kondisi riil oleh Dinas Pendidikan serta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Muaro Jambi sebelum pelantikan dilakukan. Sejumlah kepala sekolah diketahui ditempatkan di wilayah terpencil dengan akses yang sangat sulit dijangkau.
Ia mencontohkan, salah satu kepala sekolah ditempatkan di daerah pelosok seperti Rondang. Untuk mencapai lokasi tersebut, mereka harus menempuh perjalanan darat berjam-jam, menyeberangi sungai menggunakan perahu ketek, dan melanjutkan perjalanan darat kembali.
Kondisi geografis yang ekstrem ini dinilai sangat memberatkan, terutama bagi guru-guru senior yang sudah mendekati masa pensiun dan memiliki keterbatasan fisik.
”Kalau penempatan hanya berdasarkan data administrasi di atas meja tanpa melihat realitas geografis Muaro Jambi, akhirnya seperti ini. Mereka merasa tidak siap secara fisik maupun mental,” kata Sekretaris DPD Golkar Provinsi Jambi tersebut.
Selain faktor geografis, transparansi mekanisme penempatan juga dipertanyakan. Beberapa kepala sekolah yang dilantik mengaku baru mengetahui lokasi penempatan mereka saat hari pelantikan berlangsung. Situasi ini memicu spekulasi bahwa proses mutasi terkesan terburu-buru.
”Jabatan kepala sekolah sejatinya merupakan tugas tambahan bagi seorang guru. Ketika penempatan dianggap tidak realistis dan memberatkan, para guru tentu memilih kembali menjadi tenaga pengajar biasa,” tambah Ivan.
Dampak dari pengunduran diri massal ini tergolong besar. Sebanyak 13 sekolah kini terancam mengalami kekosongan kepemimpinan. Kondisi ini dikhawatirkan akan mengganggu manajemen sekolah, administrasi pendidikan, hingga proses pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) menjelang tahun ajaran baru.
Menyikapi hal itu, DPRD Provinsi Jambi mendesak Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi segera mengambil langkah cepat dengan menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) di sekolah-sekolah yang terdampak agar roda pendidikan tetap berjalan normal.
”Momentum ini harus menjadi pelajaran penting. Dunia pendidikan tidak boleh dijadikan ruang eksperimen birokrasi. Yang dibutuhkan adalah sistem merit yang transparan, manusiawi, dan benar-benar mempertimbangkan kondisi lapangan,” pungkas Ivan.(“)
