Jambi Serasah id – Gubernur Jambi, Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H., menerima audiensi Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Saiful Hidayat, beserta rombongan di Rumah Dinas Gubernur Jambi, Selasa (2/6/2026) malam. Pertemuan strategis ini fokus membahas upaya peningkatan perlindungan sosial bagi tenaga kerja di Provinsi Jambi serta percepatan implementasi program jaminan sosial ketenagakerjaan.
Audiensi tersebut turut dihadiri oleh sejumlah pejabat teras kedua instansi. Dari pihak BPJS Ketenagakerjaan, hadir Anggota Dewan Pengawas (Pusat) Abdurrakhman Lahabato, Deputi Sekretariat Badan (Pusat) Irvansyah Utoh Banja, Kepala Kantor Wilayah Sumbagsel Muhyidin, Kepala Kantor Cabang Jambi Hendra Elvian, dan Kepala Kantor Cabang Muara Bungo Ahmad Bisyri.
Sementara itu, Gubernur Al Haris didampingi oleh Asisten Administrasi Umum (Asisten III) Setda Provinsi Jambi Drs. H. Jangcik Mohza, S.Pd., M.Si., serta Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jambi, Akhmad Bestari, S.H., M.H.
Dalam pertemuan yang berlangsung hangat tersebut, kedua pihak mendiskusikan berbagai langkah strategis, termasuk peningkatan layanan klaim bagi peserta BPJS. Gubernur Al Haris menegaskan komitmen penuh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi untuk mendukung program-program BPJS Ketenagakerjaan.
”Perlindungan terhadap tenaga kerja adalah prioritas kami. Pemerintah daerah siap memfasilitasi sosialisasi dan kolaborasi agar lebih banyak pekerja, terutama di sektor informal dan UMKM, dapat terkaver,” ujar Al Haris.
Ia menambahkan bahwa hubungan kerja sama antara Pemprov Jambi dan BPJS Ketenagakerjaan telah lama terjalin dengan baik, khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat rentan dan kelompok miskin ekstrem melalui alokasi dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK).
Al Haris juga menggarisbawahi pentingnya memperluas jangkauan program jaminan sosial ini. Meski angka kemiskinan di beberapa daerah Jambi menunjukkan tren penurunan, ia mengakui masih ada wilayah yang mengantongi angka kemiskinan cukup tinggi. Oleh karena itu, jaring pengaman sosial harus dipastikan mampu menyentuh lebih banyak keluarga rentan.
Salah satu poin krusial yang disepakati dalam pertemuan ini adalah gagasan mengenai pemanfaatan dana santunan secara terencana. Al Haris menyoroti risiko sosial jika dana santunan (seperti santunan kematian) habis untuk kebutuhan konsumtif, yang berpotensi memicu kemiskinan baru setelah kepala keluarga wafat.
”Kami mengusulkan agar dana santunan tersebut diarahkan sebagai modal kerja atau usaha rumahan. Hal ini penting untuk meningkatkan kemandirian ekonomi penerima manfaat dan memutus siklus kemiskinan ekstrem,” cetus Al Haris.
Untuk merealisasikan ide tersebut, Pemprov Jambi mengusulkan adanya koordinasi lintas lembaga yang melibatkan Bank Indonesia, Dinas UMKM, dan pihak terkait lainnya. Melalui sinergi ini, setiap ahli waris atau penerima santunan akan mendapatkan pendampingan komprehensif, mulai dari perencanaan keuangan hingga pengembangan usaha.
Merespons hal tersebut, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Saiful Hidayat, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemprov Jambi atas komitmen yang kuat dalam memperluas cakupan perlindungan pekerja rentan.
”Kami sangat menyambut baik perluasan cakupan kemanfaatan bagi pekerja rentan di Jambi. Namun, manfaat santunan yang diterima peserta memang tidak boleh berhenti pada bantuan tunai semata. BPJS mendorong agar bantuan tersebut dioptimalkan menjadi stimulus produktif melalui kolaborasi multipihak,” kata Saiful.
Saiful memaparkan, kolaborasi ini nantinya akan melibatkan Bank Indonesia dalam program literasi keuangan, dinas terkait (UMKM, perdagangan, dan tenaga kerja) untuk pembinaan, serta perguruan tinggi melalui program pengabdian masyarakat dan inkubasi bisnis.
Melalui sinergi ini, BPJS Ketenagakerjaan berharap para penerima manfaat dapat:Memperoleh keterampilan dan literasi keuangan yang memadai.Mengembangkan usaha produktif atau bergabung dalam program inkubasi bisnis.Meningkatkan pendapatan keluarga sekaligus membuka lapangan kerja baru di tingkat lokal.
”Besaran santunan kematian, misalnya, dapat dikelola sebagai modal awal yang produktif sehingga memberikan dampak ekonomi jangka panjang bagi keluarga dan wilayah Jambi. BPJS Pusat berkomitmen penuh mengawal program ini bersama pemerintah provinsi agar manfaatnya berkelanjutan dan berkontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi daerah,” pungkas Saiful.(“)
