Jambi Serasah id – Masalah pengurusan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) di lingkungan DPRD Kota Jambi berbuntut panjang hingga ke ranah hukum. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Aliansi Masyarakat Peduli Reformasi Jambi (MPRJ) resmi melaporkan jajaran pimpinan DPRD Kota Jambi ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi atas dugaan penguasaan proyek infrastruktur secara mandiri dan dugaan penerimaan komitmen fee, Kamis (27/8/2026).
Ketua MPRJ, Bobto, mengondisikan bahwa laporan ini disusun berdasarkan temuan investigasi lapangan dan dokumen internal kedinasan. Ia menduga oknum pimpinan dan anggota dewan menyamar sebagai kontraktor maupun kontraktor bayangan untuk mengeksekusi proyek penunjukan langsung (PL) di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Jambi.
Indikasi pengondisian proyek ini mencuat dari retaknya hubungan kolegial antar anggota dewan. Perselisihan tersebut dipicu oleh ketimpangan jatah Pokir antara unsur pimpinan dan anggota komisi/fraksi biasa.
Perselisihan kian memanas setelah muncul dugaan narasi verbal yang kurang patut dari oknum pimpinan dewan terhadap koleganya. Kondisi ini lantas mendorong wacana penggalangan mosi tidak percaya di internal parlemen.
Di sisi lain, sumber di dinas teknis mengonfirmasi keberadaan paket pekerjaan yang menjadi polemik tersebut. Pihak dinas secara eksplisit menyebutkan satu nama pelaksana lapangan berinisial D yang diduga ditunjuk untuk mengeksekusi paket-paket Pokir milik pimpinan dewan, sekaligus membendung keterlibatan rekanan penyedia lain. Terkait hal tersebut, muncul pula isu mengenai kewajiban setoran komitmen fee sebesar 15 persen.
Berdasarkan kompilasi data yang dihimpun MPRJ, total alokasi anggaran Pokir milik empat unsur pimpinan DPRD Kota Jambi mencapai Rp17.445.600.000,00. Seluruh dana tersebut dipecah menjadi puluhan paket Penunjukan Langsung (PL) bernilai di bawah Rp200 juta. Skema pemecahan nilai anggaran ini ditengarai sebagai modus untuk menghindari proses lelang terbuka di sistem LPSE.
Rincian pengalokasian Pokir empat pimpinan dewan tersebut meliputi:
Kemas Faried Alfarelly, S.E. (Ketua DPRD / Partai Golkar) Mengelola alokasi Pokir sebesar Rp5.525.000.000,00 yang terbagi ke dalam 39 paket pekerjaan jalan lingkungan (jaling) dan drainase.
Muhammad Yasir, S.Pd., M.M. (Wakil Ketua I / Partai Gerindra) Mengendalikan alokasi anggaran sebesar Rp2.643.600.000,00 yang terbagi menjadi 12 paket pekerjaan, terkonsentrasi di Kelurahan Paal Lima, Kecamatan Kotabaru.
H. Jefrizen, S.E. (Wakil Ketua II / Partai NasDem) Mengantongi alokasi senilai Rp3.927.000.000,00 yang dipecah menjadi 22 paket pekerjaan fisik di kawasan Kelurahan Mayang Mangurai, Bagan Pete, dan Rawasari.
Naim, S.H. (Wakil Ketua III / PAN) Mengelola pagu sebesar Rp5.350.000.000,00 yang didistribusikan ke dalam 19 paket kegiatan jaling, parit, dan pelebaran sungai di Kelurahan Lingkar Selatan dan Paal Merah.
Menindaklanjuti temuan tersebut, MPRJ mendesak Kejati Jambi untuk segera mengambil langkah hukum tegas dan memanggil pihak-pihak terkait guna proses klarifikasi dan penyidikan.
”Kami meminta Kejati Jambi segera memanggil dan memeriksa Ketua DPRD Kota Jambi beserta jajaran yang diduga terlibat dan menerima fee dari praktik yang berindikasi merugikan keuangan negara ini,” tegas Bobto.
Selain jajaran dewan, MPRJ juga mendesak aparat penegak hukum untuk memanggil Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kota Jambi serta jajaran pejabat Dinas PUPR Kota Jambi yang diduga berperan aktif dalam skema pengondisian paket proyek tersebut.(ed)
