Jambi Serasah id — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Jambi menemukan indikasi kelebihan pembayaran senilai miliaran rupiah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kota Jambi. Temuan tersebut tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Jambi Tahun Anggaran 2025.
Berdasarkan hasil uji petik terhadap 189 paket pekerjaan di Dinas PUTR, auditor BPK menemukan 176 paket mengalami masalah fisik berupa kekurangan volume maupun penurunan mutu pekerjaan. Padahal, pencairan anggaran untuk seluruh proyek tersebut telah dilakukan sebesar 100 persen kepada para penyedia jasa.
Akibat ketidaksesuaian hasil kerja tersebut, BPK mencatat total indikasi kelebihan pembayaran pada belanja jalan, gedung, dan bangunan mencapai lebih dari Rp6,27 miliar dengan rincian:
Proyek Jalan & Infrastruktur: Total kelebihan pembayaran mencapai Rp5,421 miliar. Pihak kontraktor baru mengembalikan sekitar Rp2,415 miliar ke kas daerah, menyisakan kewajiban sebesar Rp3,006 miliar.
Gedung & Bangunan: BPK menemukan kelebihan pembayaran senilai Rp854,67 juta pada 11 paket pekerjaan. Sebanyak Rp185,12 juta telah ditindaklanjuti, menyisakan Rp669,54 juta yang belum disetor.
Dalam laporan resminya, BPK menyoroti kinerja Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang dinilai kurang memadai dalam menguji kualitas serta volume pekerjaan fisik sebelum menyetujui pencairan dana. Laporan audit mengindikasikan PPK cenderung bergantung penuh pada laporan formal konsultan pengawas tanpa verifikasi ketat di lapangan.
Selain lemahnya verifikasi teknis oleh PPK, BPK menilai fungsi pengawasan internal pimpinan perangkat daerah belum berjalan optimal sehingga berpotensi merugikan keuangan daerah.
Pengamat Ekonomi dan Kebijakan Publik, Noviardi Ferzi, menilai temuan BPK ini merupakan indikator serius bahwa mekanisme pengendalian internal pengadaan barang dan jasa di Pemkot Jambi belum berfungsi efektif.
”Ini bukan sekadar kesalahan administratif, melainkan kebocoran fiskal yang langsung mengurangi ruang fiskal daerah untuk belanja produktif seperti pendidikan, kesehatan, atau pengurangan kemiskinan,” kata Noviardi.
Menurutnya, fakta bahwa 176 dari 189 paket bermasalah secara fisik menunjukkan adanya kegagalan sistemik pada tahap verifikasi teknis. Ketergantungan PPK pada laporan konsultan pengawas tanpa uji lapangan dinilai memicu moral hazard, di mana kontraktor tetap dibayar penuh meski hasil kerja di bawah spesifikasi.
”Dampak ganda (multiplier effect) dari belanja infrastruktur menjadi terdistorsi. Alih-alih menghasilkan aset publik yang tahan lama, uang daerah justru mengendap sebagai kelebihan bayar yang belum dipulihkan,” tegasnya.
Noviardi mendorong tiga langkah percepatan yang harus segera diambil Pemkot Jambi
Menerapkan mekanisme pemulihan kerugian daerah yang jelas beserta sanksi tegas jika melewati batas waktu.
Melakukan evaluasi, rotasi, pelatihan, dan penerapan sistem reward and punishment berbasis kinerja verifikasi lapangan.
Membuka daftar paket bermasalah, nilai temuan, dan status pengembalian dana guna menjamin akuntabilitas di mata DPRD dan masyarakat.
”Jika tidak ditindaklanjuti secara tegas, temuan ini berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap tata kelola keuangan daerah dan melemahkan iklim investasi di Kota Jambi,” pungkas Noviardi.
Hingga berita ini diturunkan, Dinas PUTR Kota Jambi maupun pihak terkait belum memberikan keterangan resmi mengenai langkah percepatan ganti rugi tersebut.(ed)
