SIAK Serasah id — Bupati Siak, Dr. Afni Zulkifli, tidak kuasa menahan haru saat meninjau pembangunan rumah guru di Dusun Mungkal, salah satu wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) di Kabupaten Siak, Riau. Air matanya menetes setelah menyaksikan langsung kondisi tiga guru yang selama bertahun-tahun harus tinggal bersama keluarga mereka di bawah satu atap rumah kayu.
“Astaghfirullah…,” ucap Afni lirih sembari menundukkan kepala saat melihat kondisi hunian tersebut, Jumat (2/10/2026) malam.
Menurut Afni, kondisi para pengajar di Dusun Mungkal menjadi cerminan nyata dari beratnya pengabdian tenaga pendidik di pelosok Siak. Di tengah keterbatasan fasilitas dasar, para guru tetap setia menjalankan tugas mendidik anak-anak.
“Kita sama-sama tinggal di daerah yang kaya. Saya baru satu tahun jadi Bupati. Masih banyak rakyat kami yang kondisinya seperti ini. Ini salah kita, kita belum bisa belikan bus sekolah,” ujar Afni dengan suara bergetar.
Keterbatasan di Dusun Mungkal tak hanya dirasakan oleh para guru. Anak-anak sekolah setempat harus menempuh perjalanan pulang-pergi hingga dua jam tanpa akses bus sekolah. Banyak di antara mereka yang terpaksa berdesakan dan berdiri sepanjang perjalanan.
Selain itu, Afni menyoroti keterbatasan pasokan listrik serta durasi realisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belum menjangkau seluruh daerah 3T. Ia mengaku Pemkab Siak telah berulang kali berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN).
“Sudah lama kami sampaikan, bermohon-mohon di setiap kesempatan. Tapi entah kapan dapat jawaban,” tutur mantan wartawan tersebut.
Guna mengatasi persoalan hunian pendidik, Pemkab Siak menggalang dukungan skema Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan swasta untuk membangun rumah tinggal yang layak bagi para guru di Dusun Mungkal.
Salah seorang guru yang telah mengabdi selama 10 tahun menyampaikan rasa harunya atas bantuan tersebut. “Alhamdulillah, setelah 10 tahun mengabdi, baru sekarang mungkin saya punya rumah,” ungkapnya.
Di sisi lain, Afni mengakui bahwa Pemkab Siak saat ini tengah berada dalam kondisi tekanan fiskal. Kondisi ini dipicu oleh keterbatasan anggaran, beban utang daerah dari periode sebelumnya, serta adanya pemotongan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
Afni membeberkan adanya ancaman kesenjangan yang semakin melebar apabila rencana pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas untuk Kabupaten Siak benar-benar direalisasikan pada tahun depan.
“Bagaimana mungkin sebegitu teganya DBH Migas kami dipotong sampai 70 persen tahun depan?” pukas Afni.
Ia menegaskan, DBH Migas bukan sekadar angka di atas kertas APBD, melainkan sumber daya kritis untuk membiayai fasilitas dasar warga—seperti rumah guru, armada bus sekolah, pemenuhan listrik, serta perbaikan infrastruktur di wilayah isolir.
“Banyak rasanya salah kami pada rakyat. Semoga Allah SWT memaafkan dan meridhoi apa-apa yang sedang kami perjuangkan,” pungkasnya.(Siboro)