Kota Jambi Serasah id — Dua proyek pembangunan perkuatan tebing sungai Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kota Jambi Tahun Anggaran 2026 disorot publik menyusul dugaan penyimpangan konstruksi dan sikap bungkam dinas terkait terhadap surat konfirmasi Lembaga Kepedulian Masyarakat Indonesia (LKPMI).

Proyek pertama berlokasi di Kenali Besar, Lorong Beradat, Kecamatan Kota Baru, dengan nilai kontrak Rp989.252.582 (Nomor Kontrak: 06/SP/SDA/DPUTR/APBD/2026). Pekerjaan ini dikerjakan oleh CV. Macan Chandra Mandiri dan diawasi oleh CV. Dakarajasa Konsultan dalam jangka waktu 150 hari kerja.
Proyek kedua berlokasi di RT.17 Kelurahan Pematang Sulur, dengan nilai kontrak Rp359.800.000 (Nomor Kontrak: 23/SPK/PL-SDA/DPUTR/APBD/2026)
Berdasarkan pemantauan di lapangan, elemen masyarakat dan pegiat sosial menemukan sejumlah kejanggalan pada struktur dinding penahan tebing sejak awal pengerjaan. Konstruksi dinilai berpotensi gagal fungsi dan tidak mampu menahan tekanan tanah serta arus sungai, sehingga dikhawatirkan ambruk saat musim hujan.
Sikap tertutup DPUTR Kota Jambi turut memperkeruh situasi. LKPMI tercatat telah melayangkan surat resmi sebanyak dua kali—masing-masing pada 29 Oktober 2026 dan surat susulan pada 10 November 2026—namun hingga kini belum mendapatkan tanggapan apa pun.
Tuntutan LKPMI: Mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Inspektorat Kota Jambi untuk segera turun tangan mengaudit dokumen kontrak, spesifikasi teknis, hingga kualitas fisik bangunan.
Transparansi Anggaran: Mengingat proyek ini menggunakan dana APBD, masyarakat menuntut akuntabilitas penuh agar anggaran publik tidak terbuang sia-sia pada hasil pembangunan yang buruk.
Sanksi Hukum: Menuntut proses hukum dan konsekuensi tegas bagi pihak kontraktor maupun pengawas apabila terbukti ada kelalaian dalam pelaksanaan pekerjaan.
Catatan Redaksi & Hak Jawab
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers serta Kode Etik Jurnalistik, redaksi menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, prinsip cover both sides, serta memberikan hak jawab dan hak koreksi kepada pihak-pihak yang namanya tercantum dalam pemberitaan ini.(“)









