Home / TNI

Jumat, 20 November 2026 - 08:28 WIB

Pemerintah Cabut Izin Konsesi Hutan PT RAPP Seluas 338.536 Hektare di Riau

Pekanbaru Serasah id — Pemerintah mencabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) milik PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) seluas 338.536 hektare di Provinsi Riau. Pencabutan izin perusahaan yang terafiliasi dengan grup Royal Golden Eagle (RGE) milik pengusaha Sukanto Tanoto ini dilakukan menyusul temuan sejumlah pelanggaran pengelolaan kawasan hutan.20/11/2026

​Keputusan pencabutan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026. Menindaklanjuti keputusan itu, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) mengambil alih kembali penguasaan lahan untuk dikembalikan kepada negara.

​Berdasarkan hasil audit dan investigasi Satgas PKH, pencabutan izin dilakukan karena adanya temuan kebakaran lahan gambut yang terjadi berulang. Selain itu, ditemukan alih fungsi lahan tanpa izin di dalam area konsesi, yang meliputi:

  • ​Perkebunan kelapa sawit seluas sekitar 18.362,74 hektare.
  • ​Bukaan tambang ilegal seluas sekitar 541,46 hektare.
  • ​Kerusakan kawasan lindung seluas sekitar 211,54 hektare.

​Satgas PKH juga menyoroti lemahnya perlindungan di kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo. Kerusakan di area tersebut dinilai mengancam kelestarian habitat gajah Sumatera yang dilindungi.

​Dengan dicabutnya izin tersebut, seluruh aktivitas operasional PT RAPP di atas lahan konsesi wajib dihentikan. Kendati demikian, pemerintah menegaskan bahwa perusahaan tetap dibebani kewajiban pemulihan lingkungan serta pertanggungjawaban hukum atas kerusakan yang terjadi.

​Dalam operasi paralel di Kabupaten Kuantan Singingi, Riau, Satgas PKH juga mengambil alih pabrik kelapa sawit (PKS) dan kebun sawit seluas 42 hektare milik PT Gemilang Sawit Lestari (GSL).

​PKS nonkebun milik PT GSL terindikasi menampung dan mengolah tandan buah segar (TBS) yang berasal dari perambahan kawasan hutan ilegal. Aktivitas pabrik tersebut dinilai memicu meluasnya perambahan hutan di wilayah sekitarnya. Atas temuan ini, Satgas PKH merekomendasikan penolakan permohonan pelepasan kawasan hutan yang sebelumnya diajukan oleh PT GSL.

READ  Danrem 042/Gapu: Pencegahan Kunci Pengendalian Karhutla di Provinsi Jambi

​Proses penertiban dan pengambilalihan aset negara ini melibatkan sinergi lintas kementerian dan penegak hukum. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Wakil Menteri Kehutanan, Wakil Menteri Pertahanan I, Wakil Menteri Investasi, serta Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung.

​Hadir pula jajaran pejabat tinggi lainnya, termasuk Gubernur Riau, Kapolda Riau, Kepala Kejaksaan Tinggi Riau, Pangdam XIX/Tuanku Tambusai, serta perwakilan dari Bareskrim Polri, Badan Informasi Geospasial (BIG), dan Badan Pengaturan BUMN.

​Langkah penegakan hukum ini diharapkan dapat mengembalikan fungsi ekologis hutan, menjaga tata air, serta mencegah emisi karbon akibat kerusakan lahan gambut di Riau.(“)

​

Share :

Baca Juga

TNI

Kondisi Casis TNI AD Berangsur Membaik, PJU Korem 042/Gapu dan Karumkit Beri Dukungan Masa Depan

TNI

Danrem 042/Gapu Pimpin Penutupan TMMD Ke-130 di Tanjab Timur, Wujudkan Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Desa

TNI

Danrem 042/Gapu: Luas Karhutla di Jambi Capai 5.322 Hektare, Penanganan dan Patroli Terus Diintensifkan

TNI

​Satgas PKH Sisir Tambang Emas Ilegal di TNKS Jambi, Ratusan Hektare Hutan Rusak

TNI

Danrem 042/Gapu Pimpin Sertijab Kasi Intel Kasrem 042/Gapu dan Komandan Kodim 0420/Sarko.

TNI

Danrem 042/Gapu Pimpin Upacara Hari Sumpah Pemuda KE-98, Gaungkan Pemuda Patriotik, Gigih, dan Berempati

TNI

Danrem 042/Gapu Dampingi Gubernur Jambi, 148 Personel Gabungan Diterjunkan Perkuat Satgas Karhutla

TNI

Korem 042/Gapu Dukung Pelestarian Nilai-Nilai Perjuangan Melalui Pelatihan JSN 45