Jambi Serasah id – Kepolisian Daerah (Polda) Jambi mengungkap empat kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) sepanjang periode Januari hingga 19 November 2026. Dari pengungkapan tersebut, polisi mengamankan lima tersangka dewasa dan menyelamatkan tujuh korban yang seluruhnya merupakan anak-anak.
Kapolda Jambi Irjen Pol Widodo menjelaskan, pengungkapan ini merupakan bagian dari Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) dalam mendukung Asta Cita ke-7 serta Program Prioritas Kapolri ke-4 di bidang penguatan penegakan hukum.
”Seluruh perkara saat ini masih dalam proses penyidikan. Kami tidak akan memberikan ruang bagi praktik perdagangan orang di wilayah hukum Polda Jambi, terlebih seluruh korban kali ini adalah anak-anak yang merupakan kelompok rentan,” ujar Widodo dalam konferensi pers di Mapolda Jambi, Jumat (20/11/2026).
Dalam konferensi pers tersebut, Kapolda didampingi Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Jambi Kombes Pol Jimmy Christian Samma dan Kepala Bidang Humas (Kabid Humas) Polda Jambi Kombes Pol Erlan Munaji.
Widodo merinci, empat kasus tersebut ditangani oleh tiga satuan kerja berbeda:
Ditreskrimum Polda Jambi: Menangani satu kasus dugaan penjualan bayi dengan satu korban anak dan satu tersangka.
Polresta Jambi: Menangani satu kasus dugaan prostitusi dengan satu korban anak berusia 17 tahun dan satu tersangka.
Polres Bungo: Menangani dua kasus dugaan prostitusi dengan total lima korban anak dan tiga tersangka.
Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan pasal berlapis sesuai peran masing-masing, yakni Pasal 454 ayat (1) KUHP terkait tindak pidana melarikan anak dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara, serta Pasal 455 ayat (1) KUHP tentang TPPO dengan ancaman pidana 3 hingga 15 tahun penjara.
Selain penindakan, Polda Jambi dan jajaran juga menggencarkan langkah preventif melalui 58 kegiatan sosialisasi bahaya TPPO pada 15–19 November 2026. Edukasi menyasar titik-titik rawan seperti Bandara Sultan Thaha, pelabuhan, terminal, loket travel, hotel, tempat hiburan malam, lingkungan pendidikan, hingga permukiman warga.
Menurut Widodo, pemberantasan TPPO membutuhkan sinergi antara kepolisian, pemerintah daerah, lembaga perlindungan perempuan dan anak, serta masyarakat. Keselamatan dan pemulihan korban tetap menjadi prioritas utama.
”Kami mengimbau masyarakat waspada terhadap modus perekrutan tenaga kerja yang tidak jelas atau mencurigakan. Jika menemukan indikasi TPPO, segera lapor ke kantor polisi terdekat atau hubungi layanan Call Center 110,” pungkasnya.(“)









