Muaro Jambi Serasah id – Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Dr. H. Fadli Zon, meresmikan Museum Sriwijaya Dharmakirti di Kawasan Cagar Budaya Nasional (KCBN) Muaro Jambi, Desa Danau Lamo, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, Jumat (31/7/2026).
Kapolres Muaro Jambi, AKBP Bayu Noormansyah, memimpin langsung pengamanan terpadu untuk memastikan seluruh rangkaian kunjungan kerja pejabat negara tersebut berjalan aman dan tertib.
Dalam sambutannya, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menegaskan keberadaan Museum Sriwijaya Dharmakirti diproyeksikan sebagai pusat pelestarian sejarah, edukasi, penelitian, hingga pengembangan kebudayaan bertaraf internasional.
”Museum ini menjadi simbol komitmen pemerintah dalam menjaga warisan budaya bangsa sekaligus memperkuat identitas nasional,” ujar Fadli Zon.
Peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Menteri Kebudayaan. Pada kesempatan sama, dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Direktorat Jenderal Perlindungan Kebudayaan dan Tradisi Kementerian Kebudayaan RI dengan Polda Jambi.
Gubernur Jambi, Dr. H. Al Haris, turut menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah pusat dalam merevitalisasi KCBN Muaro Jambi. Ia optimistis kawasan ini mampu mendongkrak sektor pendidikan, pariwisata, hingga ekonomi kreatif di Provinsi Jambi.
Guna mengawal agenda strategis nasional tersebut, Polres Muaro Jambi menerjunkan personel gabungan dari Polsek Jaluko, Polsek Maro Sebo, serta dukungan dari jajaran Polda Jambi. Pengamanan ketat diberlakukan mulai dari kedatangan rombongan menteri hingga selesai acara pada pukul 18.30 WIB.
Kapolres Muaro Jambi, AKBP Bayu Noormansyah, menegaskan komitmen institusinya dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah hukumnya.
”Sinergi seluruh personel pengamanan bersama instansi terkait menjadi kunci suksesnya acara ini. Kami berkomitmen memberikan pengamanan terbaik pada setiap agenda nasional,” kata Bayu.
Agenda kenegaraan ini turut dihadiri Kapolda Jambi Irjen Pol. Krisno Halomoan Siregar, Danrem 042/Gapu Brigjen TNI Nyamin, unsur Forkopimda, pejabat Kementerian Kebudayaan RI, serta jajaran anggota DPR RI.(“)
