BATANG HARI Serasah id — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jambi menemukan indikasi kerugian keuangan daerah pada sembilan paket pekerjaan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Batang Hari pada LRA Tahun 2025. Temuan tersebut dipicu oleh adanya kekurangan volume pekerjaan serta ketidaksesuaian spesifikasi teknis di lapangan.
Berdasarkan hasil pemeriksaan uji petik BPK terhadap anggaran belanja modal senilai Rp75,69 miliar—atau 75,28 persen dari total anggaran Rp56,98 miliar—tercatat total temuan mencapai Rp962,64 juta.
Nilai tersebut terdiri dari kelebihan pembayaran sebesar Rp305,62 juta pada tiga paket pekerjaan yang sudah dibayar lunas (100%), serta potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp657,01 juta pada enam paket pekerjaan yang baru terealisasi 30 persen.
Dari hasil pemeriksaan terperinci, temuan kelebihan pembayaran dan potensi kelebihan pembayaran tersebar di beberapa paket proyek, antara lain:
Paket Lunas (100% Realisasi):
Rekonstruksi Jalan Desa Bungku – Pompa Air Desa: Kelebihan pembayaran sebesar Rp209,40 juta (Nilai kontrak Rp4,63 miliar).
Rekonstruksi Jalan Marlian: Kelebihan pembayaran sebesar Rp74,31 juta (Nilai kontrak Rp2,93 miliar).
Pembangunan Drainase – Jalan Desa Teluk Leban: Kelebihan pembayaran sebesar Rp21,91 juta (Nilai kontrak Rp806,15 juta).
Paket Belum Lunas (30% Realisasi):
Rekonstruksi Jalan Simpang Lopak Aur – Desa Lopak Aur: Potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp399,95 juta (Nilai kontrak Rp7,03 miliar).
Rekonstruksi Jalan Simpang Jelutih – Desa Jelutih: Potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp152,71 juta (Nilai kontrak Rp6,46 miliar).
Pembangunan Jembatan Simpang Pulau Betung – Desa Pulau Betung: Potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp43,20 juta (Nilai kontrak Rp5,40 miliar).
Rekonstruksi Jalan Tembesi – Desa Kampung Baru: Potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp22,09 juta (Nilai kontrak Rp1,60 miliar).
Rekonstruksi Jalan Simpang Paku Aji – Desa Paku Aji: Potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp15,57 juta (Nilai kontrak Rp2,73 miliar).
Pembangunan Drainase dan Pagar Pasar Muara Tembesi: Potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp3,78 juta (Nilai kontrak Rp655,41 juta).
Dalam laporan BPK, temuan ini disebabkan oleh mekanisme pengawasan dan verifikasi tagihan yang belum memadai. Hasil wawancara BPK dengan Konsultan Pengawas dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengonfirmasi dua masalah utama:
Pengawasan Konsultan Pengawas: Pengawasan di lapangan hanya mengandalkan laporan progres mingguan dari kontraktor dan pemeriksaan fisik secara umum, namun belum melakukan pengujian volume terpasang secara menyeluruh.
Verifikasi PPK: PPK melakukan verifikasi dan validasi pencairan berdasarkan dokumen kemajuan serta rekomendasi konsultan, tetapi pemeriksaan fisik yang dilakukan belum mencakup pengujian volume yang memadai atas item yang dibayarkan.
Kondisi tersebut dinilai melanggar aturan pengadaan barang dan jasa serta spesifikasi teknis Bina Marga, di antaranya:
Perpres No. 16 Tahun 2018 (jo. Perpres No. 46 Tahun 2025) Pasal 11, Pasal 17, dan Pasal 27 mengenai tugas PPK dalam mengendalikan kontrak, tanggung jawab penyedia atas perhitungan volume, serta pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama (joint check).
Surat Edaran Dirjen Bina Marga No. 16.1/SE/Db/2020 (Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 Revisi 2) Divisi 5 terkait batas toleransi kekurangan ketebalan lapisan perkerasan.
Atas hasil temuan ini, pihak Penyedia Jasa, Konsultan Pengawas, serta PPK/PPTK dilaporkan telah menyepakati dan menerima seluruh hasil pengujian serta perhitungan yang dilakukan oleh tim auditor BPK.
