Jambi Serasah id — Gubernur Jambi Al Haris resmi menunjuk Johansyah sebagai Juru Bicara (Jubir) Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Pemerintah Provinsi Jambi, Senin (26/10/2026). Penunjukan ini bertujuan untuk memastikan penyampaian informasi terkini terkait penanganan karhutla dilakukan secara cepat, akurat, dan terintegrasi melalui satu pintu.
Keputusan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Jambi Nomor 831/KEP.GUB/SETDA.Biro Adpim-2.2/2026 yang ditetapkan pada tanggal 26 Oktober 2026.
Melalui keputusan tersebut, Johansyah yang saat ini juga menjabat sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi diberi mandat untuk mengoordinasikan komunikasi publik lintas sektor dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam lingkup Satuan Tugas (Satgas) Karhutla.
Gubernur menilai pengangkatan Johansyah sangat strategis mengingat rekam jejaknya. Johansyah sebelumnya pernah menjabat sebagai Kepala Biro Humas Pemprov Jambi serta Jubir Penanganan Covid-19, sehingga dinilai berpengalaman dalam manajemen komunikasi krisis dan memiliki hubungan baik dengan para insan pers.
Menanggapi amanah tersebut, Johansyah menyatakan kesiapannya untuk langsung bergerak dan bersinergi dengan seluruh pihak terkait.
”Sebagai ASN, saya tentu siap mengemban tugas dari Pak Gubernur dan segera bersinergi dengan Tim Satgas Karhutla Provinsi Jambi,” kata Johansyah.
Sesuai arahan SK Gubernur, Johansyah mengemban sejumlah tugas utama, meliputi:
Pengumpulan Data :Mengkompilasi data dan laporan berkala dari tim lapangan serta OPD terkait.
Publikasi Terkoordinasi :Menyampaikan informasi resmi secara berkala kepada masyarakat dan media massa guna mencegah kesimpangsiuran berita.
Pelaporan Internal :Melaporkan perkembangan terkini penanganan karhutla secara berkala kepada Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekretaris Daerah.
Analisis Strategis: Menyelenggarakan rapat rutin bersama pihak terkait untuk menyusun pesan kunci dan kebijakan komunikasi publik.
Melalui sistem komunikasi satu pintu ini, Pemerintah Provinsi Jambi berharap transparansi informasi publik tetap terjaga sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap upaya penanggulangan karhutla di daerah. (“)
