MUARO JAMBI Serasah id — Aliansi Masyarakat Peduli Rakyat Jambi (MPRJ) secara resmi mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Muaro Jambi pada Senin, 26 Oktober 2026. Kedatangan mereka bertujuan untuk melaporkan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Muaro Jambi atas dugaan pemonopolian proyek serta praktik pungutan liar (pungli).
Laporan ini dilayangkan menyusul maraknya opini publik yang beredar—salah satunya dimuat dalam pemberitaan media Korand Jambi dengan judul “Skandal Kode Telanai”—yang dinilai mencemarkan nama baik Bupati Muaro Jambi karena seolah-olah diseret sebagai aktor utama dalam pengaturan proyek di dinas tersebut.
Ketua MPRJ, Bobto, saat menyampaikan laporan resmi memaparkan sejumlah indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh Kepala Dinas Perkim.
”Kadis Perkim terindikasi melakukan pungli dengan persentase 20 persen per kegiatan. Selain itu, terjadi pemonopolian proyek yang diduga melibatkan oknum kontraktor berinisial S, A, dan BMT dengan modus operandi meminjam bendera perusahaan guna menghindari jeratan hukum,” ungkap Bobto.
Kedatangan rombongan MPRJ disambut langsung oleh Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Muaro Jambi, Hendrick Fayol, di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kejari Muaro Jambi.
Dalam tanggapannya, Hendrick Fayol mengapresiasi langkah pelaporan tersebut dan menyatakan komitmen pihak kejaksaan untuk menindaklanjuti informasi yang ada.
”Terima kasih atas laporannya, dan laporan ini akan segera kami tela’ah terlebih dahulu,” ujar Hendrick.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas Perkim Muaro Jambi maupun para pihak berinisial yang disebut dalam laporan belum memberikan konfirmasi resmi. MPRJ berharap Kejari Muaro Jambi dapat mengusut tuntas kasus ini secara transparan guna membersihkan nama baik pimpinan daerah dari isu miring pengaturan proyek.(ed)
