Jambi Serasah id — Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Wilayah Jambi menegaskan komitmennya untuk memperkuat kualitas kebijakan transportasi daerah melalui penyediaan forum kajian profesional yang independen. MTI dinilai memiliki peran strategis dalam mempertemukan berbagai perspektif stakeholders, mulai dari kepolisian, pemerintah daerah, BPJN, BPTD, akademisi, dunia usaha, hingga masyarakat.
”Data yang dimiliki masing-masing instansi harus dipertemukan. Kita membutuhkan rekomendasi yang tidak hanya baik secara konsep, tetapi juga bisa dilaksanakan, diukur, dan dievaluasi manfaatnya,” ujar Ketua MTI Wilayah Jambi.Ivan Wirata
Ia menegaskan bahwa MTI hadir bukan untuk mengambil alih kewenangan pemerintah maupun aparat penegak hukum. Sebaliknya, organisasi profesi ini bertujuan memperkuat perumusan kebijakan publik berbasis riset, kajian teknis, dan masukan independen.
Sebagai langkah konkret, MTI Wilayah Jambi akan mendorong lima agenda kajian utama, meliputi:
Keselamatan Transportasi: Peningkatan standar keamanan pengguna jalan dan moda transportasi.
Penataan Angkutan Barang dan ODOL: Penanganan kendaraan over dimension over load secara terukur.
Perlindungan Infrastruktur Jalan: Memperpanjang usia pakai dan kualitas jalan daerah.
Revitalisasi Transportasi Sungai & Multimoda: Optimalisasi Sungai Batanghari dan integrasi antarmoda.
Sistem Data Transportasi Terpadu: Pembangunan basis data tunggal antar-instansi.
Lebih lanjut, Ivan menekankan bahwa keberhasilan pembangunan sektor transportasi tidak bisa sekadar diukur dari panjang jalan yang dibangun atau volume kendaraan yang melintas. Indikator utamanya terletak pada sejauh mana transportasi mampu menekan biaya logistik, meningkatkan keselamatan, dan memperlancar roda ekonomi warga.
Melalui kepengurusan baru ini, MTI Wilayah Jambi berharap dapat melahirkan rekomendasi kebijakan yang objektif, terukur, dan berkelanjutan.
”Jambi membutuhkan transportasi yang bukan sekadar bergerak, tetapi mampu menggerakkan kemajuan daerah,” tegas Ivan.(ed)









