Jambi Serasah id – Perkembangan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) membawa perubahan masif dalam dunia komunikasi publik. Di satu sisi, teknologi ini menawarkan efisiensi kerja yang tinggi, namun di sisi lain memicu tantangan baru berupa maraknya disinformasi dan teknologi deepfake yang harus diantisipasi secara bijak.
Hal tersebut ditegaskan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Jambi, Drs. Ariansyah, M.E., saat menjadi narasumber dalam Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Humas Siginjai Sakti Wira Bhakti di Mapolda Jambi, Senin (8/6/2026).
Rakernis ini dihadiri langsung oleh jajaran Bidang Humas Polda Jambi dan PPID Polda Jambi, serta diikuti secara virtual oleh para Kasi Humas Polres/Polresta, Kapolsek, hingga Kanit Humas dari seluruh wilayah Provinsi Jambi.
Dalam paparannya, Ariansyah menjelaskan bahwa teknologi AI kini telah bertransformasi menjadi alat bantu strategis dalam aktivitas kehumasan. Mulai dari pemantauan isu media secara otomatis, analisis sentimen publik, penyusunan draf awal konten, hingga pemetaan tren percakapan masyarakat di ruang digital.
”AI terbukti meningkatkan efisiensi kerja humas, khususnya dalam pengolahan data dan analisis informasi berskala besar. Namun, penggunaan AI tetap memiliki batasan. Keputusan strategis, verifikasi informasi, dan publikasi akhir harus tetap berada di bawah kendali manusia (human control) yang kompeten,” ujar Ariansyah.
Ia menambahkan, transformasi digital juga telah mengubah perilaku masyarakat dalam mengonsumsi informasi. Saat ini, publik lebih menyukai konten visual dan video pendek yang instan dibandingkan tulisan panjang. Audiens kini bersifat aktif dan responsif, yang menuntut institusi seperti Polri dan pemerintah untuk lebih transparan serta adaptif.
Di tengah derasnya arus informasi, Ariansyah mengingatkan bahwa tantangan humas ke depan akan semakin kompleks. Ancaman berupa gangguan informasi—seperti disinformasi, misinformasi, malinformasi—hingga manipulasi video berbasis deepfake diprediksi menjadi isu krusial di ruang digital sepanjang tahun 2026.
Untuk memitigasi risiko tersebut, Kadis Kominfo menekankan pentingnya penerapan strategi manajemen media yang terstruktur, yang meliputi lima tahapan utama Monitoring: Memantau pergerakan isu di media.Mapping: Memetakan potensi dampak isu.Media Relations: Membangun hubungan yang solid dengan media massa.Engagement: Meningkatkan keterlibatan aktif dengan publik.Evaluation: Melakukan evaluasi berkala terhadap strategi yang dijalankan.
Selain itu, dalam situasi krisis komunikasi, institusi wajib memiliki mekanisme penanganan yang jelas. Alur tersebut dimulai dari deteksi isu, verifikasi data secara cepat, penyusunan pesan utama (key message), penunjukan juru bicara yang tepat, hingga pemantauan respons publik pasca-rilis resmi dikeluarkan.
Di akhir paparannya, Ariansyah menegaskan bahwa komunikasi publik yang sehat memiliki peran vital dalam menyukseskan program pembangunan daerah. Melalui narasi yang edukatif dan transparan, institusi pemerintah dan Polri dapat menyelaraskan persepsi masyarakat.
”Narasi pembangunan berfungsi penting untuk menjelaskan tujuan kebijakan, manfaat nyata yang diperoleh masyarakat, dampak strategisnya, serta capaian konkret yang telah diraih,” pungkasnya.(“)
