Jambi Serasah id – Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, H. Ivan Wirata, menyatakan sikap akomodatif dan komitmen penuh untuk mengawal keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayahnya. Langkah ini diambil guna merespons aspirasi Aliansi Masyarakat Jambi yang menuntut jaminan kualitas serta transparansi dalam pelaksanaan program nasional tersebut.
DPRD Provinsi Jambi menegaskan bahwa substansi tuntutan masyarakat sejalan dengan misi legislatif dan eksekutif, yaitu mengutamakan kesejahteraan warga tanpa mengorbankan tata kelola yang baik. Pihak dewan juga mengapresiasi kepedulian Aliansi Masyarakat Jambi sebagai bentuk kontrol sosial yang sehat.
”Kami mengapresiasi perhatian dan aspirasi Aliansi Masyarakat Jambi terhadap Program Makan Bergizi Gratis. Pada prinsipnya, DPRD Provinsi Jambi memiliki komitmen yang sama, yaitu memastikan program ini tetap berjalan, tepat sasaran, berkualitas, dan bebas dari penyimpangan,” ujar Ivan Wirata dalam keterangan resminya, Jumat 19/6/2026
Menjawab poin-poin tuntutan massa, DPRD Provinsi Jambi mengeluarkan lima pernyataan sikap resmi:
DPRD mendukung keberlanjutan MBG demi masa depan generasi bangsa, pemenuhan gizi anak sekolah, PAUD, ibu hamil, dan kelompok rentan. Program ini akan terus dikawal agar selaras dengan kebijakan nasional.
Terkait pendanaan daerah, DPRD memastikan alokasi anggaran digunakan secara efektif, transparan, dan akuntabel. Sementara untuk pendanaan utama dari pemerintah pusat, dewan akan terus membangun komunikasi intensif.
Pihak dewan sepakat bahwa evaluasi pelaksanaan tidak boleh mengorbankan penerima manfaat. Jika terdapat kekurangan di lapangan, sistem tata kelola dan pengawasan yang harus dibenahi, bukan menghentikan programnya.
DPRD membuka ruang bagi masyarakat untuk ikut mengawasi. Legislator menyatakan siap turun ke lapangan guna melakukan monitoring bersama dan menampung laporan warga.
Standar gizi, kebersihan, dan keamanan pangan wajib menjadi prioritas utama. Efisiensi anggaran daerah tidak boleh mengurangi kualitas gizi yang menjadi hak anak-anak.
Ivan menekankan bahwa dukungan terhadap program ini harus berjalan beriringan dengan penegakan hukum dan transparansi yang ketat.
”Prinsip kami sederhana: programnya harus jalan, manfaatnya harus sampai kepada rakyat, dan pengelolaannya harus bersih. Harus zero korupsi, zero mark-up, dan zero penurunan kualitas gizi,” tegasnya.
Sebagai penutup, DPRD Provinsi Jambi mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menyukseskan program ini, bukan sekadar sebagai proyek pemerintah, melainkan sebuah gerakan bersama.
”Mari kita jadikan MBG sebagai gerakan bersama; pemerintah menjalankan, DPRD mengawasi, dan masyarakat ikut mengawal, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh seluruh penerima manfaat di Jambi,” pungkas Ivan. (ed)
