Jambi Serasah id – Pemerintah Provinsi Jambi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menyatakan komitmen mendalam untuk menindak tegas seluruh pelaku aksi geng motor yang kian meresahkan. Langkah represif dan preventif ini diambil menyusul maraknya laporan penyerangan serta aksi tawuran yang telah memakan korban jiwa di wilayah tersebut.
Komitmen bersama bertajuk “Menolak Segala Aktivitas Geng Motor di Provinsi Jambi” tersebut disepakati dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Strategi Penanggulangan Geng Motor yang dipimpin langsung oleh Gubernur Jambi, Al Haris, di Aula Gedung Siginjai Polda Jambi, Rabu (8/7/2026) pagi.
Rakor lintas sektoral tersebut turut dihadiri Kapolda Jambi Irjen Pol. Krisno Halomoan Siregar, Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi Sugeng Hariadi, perwakilan TNI, para kepala daerah kabupaten/kota, instansi terkait, hingga tokoh agama dan akademisi
Gubernur Jambi, Al Haris, menegaskan bahwa penanganan fenomena geng motor tidak bisa hanya bertumpu pada penegakan hukum pidana. Mengingat mayoritas pelaku masih berstatus usia sekolah, pemerintah akan hadir memberikan solusi melalui pendekatan pembinaan.
”Kita menolak keberadaan geng bermotor. Sebagian besar mereka ini masih anak sekolah. Saya minta Dinas Pendidikan segera mendata seluruh anak-anak yang terlibat. Hasil pendataan ini akan menjadi dasar pembinaan melalui program Sekolah Rakyat,” ujar Al Haris.
Ia menambahkan, salah satu akar masalah menjamurnya kelompok ini adalah latar belakang keluarga yang tidak harmonis (broken home). Melalui program Sekolah Rakyat, pemerintah berkomitmen menjamin pemenuhan kebutuhan dasar, pengawasan, serta pendidikan para remaja tersebut agar kembali ke jalur sosial yang baik.
”Kita tidak boleh mundur lagi. Geng motor ini merusak mental anak-anak kita, dan korbannya acak, bisa anak kecil hingga orang tua. Hari ini kita berkomitmen untuk tidak sekadar berkolaborasi, melainkan berorchesrasi bersama,” tegas Gubernur.
Senada dengan Gubernur, Kapolda Jambi Irjen Pol. Krisno Halomoan Siregar menjelaskan bahwa rakor ini bertujuan untuk memperkuat sinergi dan merumuskan payung hukum yang tepat dalam mengesekusi langkah-langkah penanganan, baik di dalam maupun di luar jalur hukum.
”Polda Jambi didukung penuh oleh Pak Gubernur, Kajati, TNI, dan seluruh elemen masyarakat. Fokus kami ke depan adalah bagaimana menyalurkan energi besar dalam diri para remaja ini agar menjadi hal yang positif dan produktif,” kata Kapolda.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jambi, Sugeng Hariadi, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah tegas yang diinisiasi kepolisian. Ia menekankan bahwa penegakan hukum yang konsisten, terukur, dan berkelanjutan mutlak dilakukan demi menjamin hak mendasar warga atas rasa aman di ruang publik.
Sugeng menilai, fenomena kelompok bermotor di Jambi saat ini sudah bergeser dari sekadar kenakalan remaja menjadi jaringan terorganisir yang destruktif.
”Ketika sekelompok pemuda sengaja membekali diri dengan senjata tajam seperti parang, celurit, dan busur panah, lalu bergerak acak melakukan perusakan dan penyerangan fisik hingga menyebabkan luka berat atau kematian, maka ini adalah murni tindak pidana serius,” tegas Sugeng.
Kejati Jambi memandang kejahatan geng motor ini sebagai ancaman nyata terhadap stabilitas sosial yang dapat merusak sendi-sendi peradaban masyarakat Jambi yang dikenal santun dan agamis. Melalui forum ini, seluruh lini aparat penegak hukum dan pemerintah daerah sepakat tidak akan memberikan ruang sedikit pun bagi aksi anarkisme jalanan.(“)
