Batam Serasah id — Pemerintah Provinsi Jambi meraih penghargaan tingkat nasional dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atas keberhasilannya mengimplementasikan Program 3 Juta Rumah melalui bedah 250 unit rumah tak layak huni.
Apresiasi tersebut diserahkan langsung dalam ajang Anugerah Pemerintah Daerah Berprestasi Batch 2 Regional Sumatera di Ballroom Hotel Radisson Batam Center, Kota Batam, Kepulauan Riau, Rabu (12/8/2026) malam.
Gubernur Jambi, Dr. Al Haris, mengapresiasi pencapaian tersebut dan menegaskan bahwa penghargaan ini harus menjadi dorongan moral bagi seluruh jajaran pemerintahan daerah untuk bekerja lebih optimal.
”Tentu ini menjadi motivasi dan semangat bagi kami semua untuk bekerja lebih giat ke depannya, terutama terkait akses pendidikan, layanan hunian bagi warga miskin, hingga pengelolaan lingkungan hidup dan sampah,” ujar Al Haris di lokasi acara.
Selain Pemprov Jambi, tiga kabupaten/kota di Provinsi Jambi turut memboyong penghargaan serupa, yakni Kota Jambi, Kota Sungai Penuh, dan Kabupaten Kerinci.
Gubernur Al Haris mengapresiasi sinergi antarwilayah tersebut dan mengimbau agar instansi terkait tidak cepat berpuas diri. Evaluasi di lapangan akan terus dilakukan guna membenahi sektor-sektor mendesak yang dibutuhkan masyarakat.
”Saya bangga dengan Kota Sungai Penuh, Kota Jambi, dan Kabupaten Kerinci yang telah bekerja luar biasa. Khusus Kota Sungai Penuh, ini merupakan penghargaan kedua yang diraih. Selamat untuk semuanya,” tambah Al Haris.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadis Kominfo) Provinsi Jambi, Ariansyah, menjelaskan bahwa penilaian kategori ini berfokus pada komitmen pemda dalam menyediakan hunian layak dan berkelanjutan.
”Penilaian mencakup dukungan kebijakan daerah, percepatan penyediaan perumahan, serta tata kelola permukiman. Inovasi daerah menjadi nilai tambah dalam menghadirkan solusi penyediaan hunian yang kolaboratif,” terang Ariansyah.
Dalam sambutannya, Menteri Dalam Negeri M. Tito Karnavian menyatakan bahwa penganugerahan ini berfungsi sebagai bentuk apresiasi sekaligus alat evaluasi berkala terhadap kinerja kepala daerah.
Sejalan dengan hal tersebut, Plt. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, menambahkan bahwa penilaian dilakukan secara terbagi per wilayah/regional untuk memastikan kompetisi yang adil sesuai kapasitas fiskal tiap daerah.
Melalui mekanisme ini, pemda diharapkan makin terpacu untuk meningkatkan mutu pelayanan publik dan melahirkan inovasi pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat.(“)
