Jambi Serasah id — Laporan Gubernur Jambi, Al Haris, kepada Presiden Prabowo Subianto terkait penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) memicu sorotan tajam dan kritik dari masyarakat. Dalam koordinasi virtual terkini, Al Haris menyatakan bahwa wilayah Jambi telah memasuki tahap pendinginan dan tidak lagi memiliki titik api aktif.
Namun, klaim tersebut dinilai bertolak belakang dengan kondisi di lapangan. Pemantauan satelit masih mendeteksi ratusan titik panas (hotspot) yang tersebar di beberapa daerah, seperti Kabupaten Sarolangun, Tebo, dan Muaro Jambi. Selain lonjakan luas lahan yang terbakar, sejumlah wilayah di Jambi dilaporkan masih diselimuti kabut asap pekat.
Ketua Pemuda Melayu Jambi, Iin Habibi, menilai laporan yang disampaikan Gubernur kepada Kepala Negara tidak akurat dan terkesan sekadar pencitraan di tengah situasi bencana yang dialami warga.
“Laporan kepada Presiden seharusnya menggambarkan kondisi Jambi apa adanya, bukan sekadar kondisi yang ingin terlihat baik. Kalau di lapangan masih ditemukan titik api dan kabut asap semakin pekat, fakta tersebut harus disampaikan secara terbuka dan jujur,” tegas Iin, Rabu (26/8/2026).
Iin mengingatkan agar pemerintah daerah tidak mengorbankan keselamatan dan kesehatan masyarakat demi menjaga citra pejabat publik. Menurutnya, Presiden membutuhkan data yang valid untuk mengambil kebijakan tanggap bencana yang tepat.
“Presiden membutuhkan informasi yang benar agar dapat mengambil keputusan yang tepat, sementara masyarakat Jambi membutuhkan penanganan nyata, bukan sekadar pernyataan bahwa kondisi sudah aman. Kami berharap pemerintah tidak hanya melihat data di atas kertas, tetapi turun langsung memastikan kondisi di lapangan,” lanjutnya.
Merespons kritik tersebut, pihak Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jambi menjelaskan bahwa keberadaan hotspot hasil pemantauan satelit tidak selalu menandakan adanya api terbuka di permukaan tanah. Pemda menegaskan bahwa sebagian besar lokasi terbakar yang terdeteksi saat ini telah memasuki tahap pendinginan (cooling down).
Meski demikian, masyarakat dan aktivis lingkungan mendesak Pemprov Jambi untuk meningkatkan transparansi informasi Karhutla. Transparansi data dianggap vital agar bantuan dan penanganan darurat dari pemerintah pusat dapat disalurkan secara maksimal ke titik-titik terdampak.(ed)
