Jambi Serasah id – Gubernur Jambi, Al Haris, menginstruksikan pihak rekanan untuk mempercepat pembangunan Sekolah Rakyat di Desa Suka Maju, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Langkah ini dilakukan agar fasilitas pendidikan tersebut bisa segera digunakan pada Tahun Ajaran Baru mendatang.
Saat meninjau lokasi pada Rabu (3/6/2026), Al Haris mendapati progres fisik proyek saat ini baru mencapai sekitar 70 persen. Target penyelesaian yang dijadwalkan pada 20 Juni 2026 dinilai terlalu mepet mengingat volume pekerjaan yang tersisa masih cukup banyak.
Faktor kondisi lahan rawa yang membutuhkan proses pematangan tanah lebih lama di awal proyek, disinyalir menjadi penyebab utama keterlambatan pembangunan fisik tersebut.
Meski meminta percepatan, Al Haris menegaskan agar pelaksana proyek tidak mengorbankan kualitas bangunan. Ia bahkan menyatakan kesiapannya untuk bersurat ke kementerian terkait guna meminta dispensasi perpanjangan waktu pengerjaan demi hasil yang maksimal.
”Waktunya singkat, per 20 Juni nanti dan progresnya baru 70 persen. Kita berharap waktunya dikaji lagi untuk bisa dipertimbangkan. Saya siap memberikan surat kepada Pak Menteri. Kita tidak ingin gedung ini dipaksakan selesai tapi dampaknya buruk. Kita ingin hasil kerjanya bagus,” tegas Al Haris di lokasi proyek, Rabu (3/6/2026).
Al Haris menjelaskan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat ini merupakan program prioritas Pemerintah Provinsi Jambi. Tujuannya adalah memperluas akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak di wilayah terpencil, khususnya dari keluarga prasejahtera.
”Kita ingin anak-anak yang sekolah di sini cerdas, berakhlak, dengan kemampuan yang luar biasa ke depan. Sebagai rakyat Jambi, saya bangga pemerintah memikirkan bagaimana pendidikan anak-anak bisa sampai ke desa terpencil, khususnya bagi keluarga kurang mampu,” ujarnya.
Antisipasi juga telah disiapkan Pemprov Jambi jika gedung sekolah belum rampung 100 persen saat tahun ajaran baru dimulai. Al Haris mengungkapkan, pihaknya tengah berkoordinasi untuk mencari gedung dinas atau fasilitas publik yang layak di kawasan Muara Sabak sebagai tempat belajar mengajar sementara.
Langkah darurat ini diambil agar hak pendidikan siswa baru tidak tertunda sembari menunggu proses pembangunan fisik selesai sepenuhnya.(“)
