JAMBI, Serasah.id – Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Provinsi Jambi menyoroti lonjakan target pendapatan daerah dalam Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD-P) Tahun Anggaran 2026. Sorotan utama tertuju pada target Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang dipatok sebesar Rp111.298.602.842.
Target pendapatan sektor tersebut disokong oleh dua pilar utama, yakni dividen PT Bank Jambi sebesar Rp48.298.602.842 dan dividen PT Jambi Indoguna Internasional (JII) sebesar Rp63.000.000.000.
Juru Bicara Fraksi PPP DPRD Provinsi Jambi, Muhammad Mahdan, S.Kom., memberikan catatan khusus atas penetapan target dividen PT JII sebesar Rp63 miliar tersebut. Berdasarkan hasil pembahasan Rancangan KUPA-PPAS 2026 bersama Pemerintah Daerah, dividen PT JII tersebut dijanjikan bersumber dari skema Participating Interest (PI) 10 persen.
Namun, Fraksi PPP meragukan target puluhan miliar itu dapat terealisasi hingga akhir tahun anggaran 2026. Mengingat proses administratif dan teknis pencairan dana PI 10 persen sangat panjang, sementara sisa waktu efektif pelaksanaan anggaran tahun ini tersisa kurang dari tiga bulan.
”Mengingat proses yang harus diselesaikan masih sangat panjang dan waktu yang tersisa kurang dari tiga bulan, kami dari Fraksi PPP meragukan target tersebut dapat terealisasi pada tahun 2026 ini,” tegas Mahdan saat membacakan pandangan fraksinya dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jambi.
Atas dasar pertimbangan risiko tersebut, Fraksi PPP meminta ketegasan serta penjelasan konkret dari Gubernur Jambi Al Haris mengenai langkah mitigasi anggaran.
”Langkah strategis apa yang akan dilakukan Pemerintah Provinsi Jambi untuk menutupi potensi defisit atau kekurangan dana sebesar Rp63 miliar tersebut apabila target dividen PT JII tidak terealisasi hingga akhir tahun?” ujarnya.(ed)
