MERANGIN, Serasah id – Perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Merangin diwarnai dugaan pungutan liar (pungli) berkedok partisipasi pawai. Sejumlah lembaga pendidikan, mulai dari panti asuhan hingga sekolah swasta dan negeri, dilaporkan harus membayar sejumlah uang jika ingin ikut serta dalam kegiatan tersebut.
Aktivis Merangin, Arip Hidayatullah, menyayangkan adanya dugaan praktik pungutan ini. Berdasarkan informasi yang didapatkannya, lembaga sosial seperti Panti Asuhan Duafa Bangko bahkan tetap dimintai uang sebesar Rp400.000 untuk bisa mengikuti pawai.
“Singkat saja sesuai dengan keterangan yang saya dapat, dugaannya Panti Asuhan Duafa Bangko saja dipintai uang senilai 400 untuk bisa ikut pawai, apalagi sekolah negeri dan swasta lainnya. Keterangan lainnya mengatakan ikut tidak ikut harus tetap bayar,” ujar Arip, Jumat (14/8).
Keluhan serupa juga datang dari seorang tenaga pengajar di salah satu sekolah kecil di Merangin. Dengan nada iba, guru tersebut menceritakan keresahan pihak sekolah yang terbebani oleh iuran yang tidak jelas peruntukannya.
“Kami diundang untuk pawai dan ikut partisipasi, tapi kami dimintai uang yang tidak diperjelas kegunaannya. Selama saya menjadi guru, baru kali ini pertama merayakan hari kemerdekaan dipungut biaya,” ungkap sang guru.
Ia menambahkan, pihak sekolah terpaksa memilih untuk tidak ikut ambil bagian dalam pawai tahun ini karena kondisi finansial yang terbatas. Mengingat status sekolah mereka yang kecil dan menampung anak-anak dari keluarga kurang mampu, membebankan iuran kepada siswa dinilai hanya akan menambah beban.
“Abang tahu lah kami ini sekolah kecil, dan juga notabene untuk anak kurang mampu. Gaji guru pun lewat dana BOS, mau minta iuran anak-anak itu belum tentu ada uang. Ya lebih baik nggak ikut, Abang, dibanding buat susahnya anak-anak,” tambahnya.
Menanggapi polemik ini, pihak aktivis dan masyarakat mendesak agar Bupati Merangin serta pihak terkait segera turun tangan mengusut tuntas kebijakan panitia yang dinilai mencederai semangat kemerdekaan.
Sementara terpisah, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Merangin, Misrinaldi mengaku tidak tau dengan hal itu.
“Mohon maaf saya nggak tau hal itu mas, panitia nya para kepsek, dan saya juga nggak pernah perintah mereka iyuran,” katanya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak panitia penyelenggara maupun instansi terkait di Kabupaten Merangin masih dalam upaya konfirmasi. (Aat)
