JAMBI, SERASAH ID – Penurunan harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit di tingkat petani swadaya dalam beberapa waktu terakhir memicu kekhawatiran besar. Menanggapi kondisi krusial tersebut, Wakil Ketua (Waka) II DPRD Provinsi Jambi, Samsul Ridwan, mendesak pemerintah daerah dan instansi terkait untuk segera mengambil langkah taktis di lapangan.
Menurut Samsul, ketimpangan harga antara petani mitra perusahaan dan petani swadaya mandiri saat ini semakin melebar sehingga sangat merugikan masyarakat kecil. Ia menegaskan bahwa anjloknya harga TBS ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena berdampak langsung pada daya beli dan kesejahteraan masyarakat Jambi, yang mayoritas bergantung pada sektor perkebunan sawit.
”Kami menerima banyak keluhan dari para petani di daerah. Saat harga penetapan dinas masih relatif stabil, faktanya harga di tingkat peron atau tengkulak justru anjlok jauh di bawah standar. Ini ada rantai pasok yang tidak sehat dan harus segera dievaluasi,” ujar Samsul Ridwan saat memberikan keterangan kepada awak media, Senin (2/6/2026).
Lebih lanjut, politisi PDI-Perjuangan ini meminta Dinas Perkebunan (Disbun) Provinsi Jambi beserta dinas terkait di tingkat kabupaten untuk memperketat pengawasan terhadap Pabrik Kelapa Sawit (PKS).
Samsul juga mengingatkan agar Peraturan Gubernur (Pergub) mengenai tata niaga TBS ditegakkan secara tegas tanpa pandang bulu. Demi memastikan hal itu, pihak legislatif berencana turun langsung ke lapangan untuk meninjau kondisi riil di pabrik-pabrik pengolahan.
”Insyaallah dalam waktu dekat, kami dari DPRD bersama Pemerintah Provinsi akan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke pabrik-pabrik sawit. Jangan sampai ada permainan harga dari oknum-oknum yang memanfaatkan situasi. Jika ada PKS yang terbukti membeli TBS petani swadaya dengan harga yang tidak masuk akal, harus diberikan sanksi administratif yang tegas,” pungkasnya.(ed)
