BATAM (Serasah ID) — Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kepulauan Riau (Kepri) menggelar Evaluasi Capaian Kinerja Triwulan II Tahun Anggaran 2026 di Batam, Senin (4/8/2026). Agenda ini dilaksanakan guna mendorong pelayanan keimigrasian yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel.
Kegiatan tersebut diikuti oleh para Kepala Satuan Kerja (Satker), Pejabat Struktural, Administrator, hingga Pejabat Fungsional dari seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) keimigrasian di wilayah Kepulauan Riau.
Kepala Kanwil Ditjen Imigrasi Kepri, Guntur Sahat Hamonangan, menegaskan bahwa evaluasi ini bukan sekadar formalitas atau agenda rutin organisasi, melainkan momentum strategis untuk pembenahan internal.
“Ini momentum untuk mengukur komitmen organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsi, mengidentifikasi kendala di lapangan, serta merumuskan langkah perbaikan agar seluruh target tercapai secara optimal,” ujar Guntur dalam sambutannya, Senin (4/8/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Guntur memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran atas dedikasi mereka sepanjang Triwulan II 2026, khususnya dalam bidang pelayanan publik, pengawasan warga negara asing (WNA), penegakan hukum, serta dukungan terhadap program prioritas Ditjen Imigrasi.
Kendati demikian, ia memberi catatan khusus pada beberapa indikator yang masih memerlukan peningkatan signifikan, di antaranya:Kualitas pelayanan publik dan efektivitas program.Pengelolaan dan penyerapan anggaran.Kualitas pelaporan kinerja serta pemanfaatan teknologi informasi (TI).
Guntur meminta agar forum evaluasi dimanfaatkan sebagai ruang diskusi yang terbuka dan konstruktif. “Tidak hanya menyampaikan keberhasilan, tetapi juga membedah kendala beserta solusinya untuk segera ditindaklanjuti,” tegasnya
Memasuki paruh kedua Tahun Anggaran 2026, Kanwil Imigrasi Kepri mendorong seluruh jajaran untuk memperkuat sinergi inter-satker, mempercepat penyelesaian program kerja, serta mengoptimalkan penyerapan anggaran secara tepat sasaran.
Guntur berharap evaluasi ini melahirkan rekomendasi konkret sebagai dasar pengambilan kebijakan dan perbaikan berkelanjutan menuju birokrasi yang adaptif dan berkelas dunia.
“Setiap capaian kinerja harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kita harus hadir dengan pelayanan yang cepat, akuntabel, dan berintegritas, serta penegakan hukum yang profesional dan humanis,” pungkasnya. (Sembiring/Red)
