Jambi Serasah id – Isu liar yang menyebut Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jambi atau Bank Jambi mengalami kebangkrutan dipastikan tidak berdasar. Gangguan layanan ATM dan mobile banking yang sempat terjadi belakangan ini murni merupakan risiko operasional teknologi, bukan mencerminkan krisis keuangan.
Pengamat ekonomi dan perbankan, Laila Farhat, menegaskan bahwa gangguan sistem digital tidak serta-merta bisa dikategorikan sebagai indikasi kebangkrutan (insolvency) atau runtuhnya kepercayaan nasabah.
”Gangguan sistem tidak bisa langsung dianggap sebagai krisis kepercayaan, apalagi insolvency. Ini masuk kategori operational risk (risiko operasional), bukan solvency risk (risiko solvabilitas),” ujar Laila saat diwawancarai, Sabtu (28/3/2026).
Menurut Laila, kesehatan sebuah bank harus diukur secara objektif menggunakan indikator prudensial yang diatur oleh otoritas keuangan. Indikator tersebut meliputi:Capital Adequacy Ratio (CAR): Rasio kecukupan modal.Non-Performing Loan (NPL): Rasio kredit bermasalah.Return on Assets (ROA): Analisis profitabilitas.
”Selama indikator-indikator tersebut masih berada dalam batas aman yang ditetapkan regulator (OJK), maka kondisi bank tetap tergolong sehat,” tambahnya.
Laila menjelaskan bahwa gangguan layanan digital merupakan tantangan yang lumrah dihadapi industri perbankan global saat ini, seiring dengan tingginya ketergantungan pada infrastruktur teknologi informasi (TI).
Ia mencontohkan, bank raksasa internasional sekelas HSBC dan Barclays pun pernah mengalami lumpuhnya sistem akibat kendala teknis serupa.
”Kasus global ini menunjukkan bahwa risiko operasional pada digital banking adalah inherent risk (risiko melekat) dalam industri keuangan modern. Jadi, sangat keliru jika kendala teknis diartikan sebagai kegagalan finansial,” tegas Laila.
Lebih lanjut, Laila meminta masyarakat Jambi tidak perlu panik. Stabilitas sistem perbankan nasional, termasuk Bank Jambi, berada di bawah pengawasan ketat Bank Indonesia (BI) selaku otoritas moneter dan lender of last resort. Selain itu, dana nasabah juga dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sesuai ketentuan yang berlaku.
Sebagai bank pembangunan daerah, Bank Jambi memiliki fondasi yang kuat karena didukung penuh oleh pemerintah daerah selaku pemegang saham pengendali. Pemerintah daerah memiliki fleksibilitas untuk melakukan penguatan modal kapan saja melalui skema penyertaan modal daerah.
Saat ini, langkah krusial yang harus diambil oleh manajemen Bank Jambi adalah mempercepat pemulihan sistem secara optimal dan membuka ruang transparansi yang seluas-luasnya kepada publik.
”Ini bukan krisis kepercayaan, bukan krisis likuiditas, dan bukan kondisi insolvency. Ini murni gangguan sistem yang sedang dalam proses normalisasi,” cetus Laila.
Masyarakat dan para nasabah diimbau untuk tetap tenang, tidak terprovokasi oleh isu yang belum terverifikasi, serta selalu merujuk pada data dan indikator fundamental resmi sebelum menyebarkan informasi.(“)
